Hariyono
BANYUWANGI - Polresta Banyuwangi beserta Polsek jajarannya bersama-sama dengan Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banyuwangi dan TNI melakukan kegiatan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan melibatkan jajaran Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Polisi Hutan (Polhut), Mandor Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) di Taman Nasional Alas Purwo, Tegaldlimo Banyuwangi, Rabu (27/9/2023).
Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Deddy Foury Millewa melalui Kasihumas Iptu Moch. Agus Winarno mengatakan, bahwa upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan secara bersama-sama melalui sinergitas anggota Polri, TNI dan Jajaran Polhut agar lebih tanggap bilamana terjadi insiden kebakaran hutan.
"Kegiatan ini sebagai bentuk sinergitas antara kepolisian, TNI dan Perhutani yang selama ini sudah terjalin baik tidak hanya penanganan karhutla semata, tapi juga kegiatan lain, terutama peran serta Kepolisian dalam membina Polhut dan memelihara Kamtibmas diwilayah kerja Perhutani, " ujar Kasihumas Polresta Banyuwangi.
Sementara itu, Kapolsek Tegaldlimo AKP Ali Arifin menyampaikan, dengan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder di wilayah Kecamatan Tegaldlimo, agar pencegahan dan penanganan bila terjadi karhutla, tetap menjaga keaslian dan keutuhan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hal itu supaya mempermudah pihak kepolisian melakukan tindakan pengamanan Barang Bukti (BB) tindak pidana pembakaran hutan bila terjadi Karhutla.
"Polsek Tegaldlimo selalu siap bergerak kapanpun bersama Perhutani dan pihak-pihak terkait, dalam hal penanganan karhutla sebagai implementasi Polri di lapangan yang Presisi, yaitu Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan, " tegas AKP Ali.
Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam sinergitas Polri, TNI dan Perhutani untuk mengantisipasi Karhutla di Banyuwangi:
1. Patroli Gabungan: TNI dan Polri dapat melaksanakan patroli gabungan secara rutin di wilayah hutan. Patroli ini bertujuan melakukan deteksi dini potensi Karhutla, memantau area rawan, dan memberikan kehadiran yang dapat mencegah para pelaku pembakaran hutan dan lahan secara ilegal.
2. Penyuluhan dan Edukasi: Polri, TNI dan Perhutani dapat bekerja sama dalam memberikan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Karhutla, aturan pengelolaan lahan, dan pentingnya menjaga lingkungan. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye, seminar, pertemuan, atau kegiatan sosialisasi lainnya.
3. Pemberdayaan Masyarakat: Polri, TNI dan Perhutani dapat bekerja sama dalam membangun kesadaran dan keterlibatan peran serta masyarakat secara aktif dalam pencegahan Karhutla. Mereka dapat memberikan pelatihan tentang cara pengelolaan lahan yang baik, penggunaan teknologi pendeteksi kebakaran, serta pembentukan relawan yang siap tanggap dalam mengatasi kebakaran.
4. Koordinasi Penegakan Hukum: Polri, TNI dan Perhutani dapat bekerja sama dalam penegakan hukum terkait Karhutla. Mereka dapat melakukan investigasi, pengumpulan bukti, dan penindakan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan secara ilegal. Koordinasi ini penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan memberikan efek jera kepada pelaku Karhutla.
5. Sistem Informasi Terpadu: Polri, TNI dan Perhutani dapat menggunakan sistem informasi terpadu untuk memantau, menganalisis, dan memprediksi potensi Karhutla di Banyuwangi. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, penanganan Karhutla dapat dilakukan secara lebih cepat dan efisien.
Dengan sinergitas antara Polri bersama stake holder terkait, diharapkan upaya mengantisipasi Karhutla di Bumi Blambangan dapat berjalan dengan lebih baik. Sinergi ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan, menjaga keamanan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya Karhutla.
Candra Putra 
Wahyudha Widharta 
