Diskusi Publik JBB, Drs H Mulyadi Konsisten Bahas Jalur Tambang Parung Panjang

BOGOR - Drs H Mulyadi, MMA konsiten bahas persolan jalur tambang Parung Panjang dan Puncak 2 saat kegiatan diskusi publik yang diselenggarakan oleh Jaringan Jurnalis Bogor (JJB) di Lobby Gedung DPRD Kabupaten Bogor, pada (24/01/24). 

Dalam diskusi tersebut mengundang 9 anggota DPR RI Dapil Kabupaten Bogor, namun hanya dihadiri oleh 3 Anggota DPR RI saja,   PJ Bupati Bogor nya pun tidak hadir

Baca juga: Tony Rosyid: SBY Bukan 'Bapak Plin Plan'

Menurut Anggota Komisi V DPR RI itu,   moment penting dalam sinergitas antar pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ini sangat tepat dibangun untuk mencari solusi mengatasi persoalan personal yang ada di Kabupaten Bogor. 

" Kabupaten Bogor dengan luas wilayah dan jumlah penduduknya terbilang istimewa, daerah yang dekat dengan ibu kota negara dan satu-satunya kabupaten yang memiliki 9 Anggota DPR RI. Dengan adanya diskusi ini dan duduk bersama maka kekuatan politik para anggota legislatif DPR RI di kabupaten Bogor  bisa mempercepat solusi permasalahan yang ada di kabupaten Bogor", ujar Drs H Mulyadi. 

Baca juga: Caleg Dapil 2 Nomor Urut 1 Partai Perindo Oktovianus Kembali Untuk Mengabdi Untuk Pangkep Sejahtera

Lebih lanjut, Drs H Mulyadi menuturkan Bupati atau Penjabat Bupati Bogor harus memanfaatkan kekuatan besar ini dan mengumpulkan para Dewan RI dalam kurun tertentu. 

" Saya mengapresiasi rekan-rekan JJB yang berinisiatif melaksakan diskusi publik peran Anggota DPR RI Dapil Kabupaten Bogor dalam percepatan pembangunan seperti ini", ungkapnya. 

Baca juga: Hadiri Pelantikan PAW Anggota DPRD, Wakil Bupati Samosir: Perjuangkan Aspirasi Rakyat

" Dalam diskusi ini saya pun mengangkat permasalahan yang sedang dirasakan oleh masyarakat Parung panjang  terkait kondisi jalan raya parung panjang yang saat ini banyak aktivitas truk-truk tambang", sambungnya.

Kata Drs H Mulyadi, Kabupaten Bogor memiliki banyak persoalan dalam pembangunan, mulai dari masalah jalan tambang di Bogor Barat hingga pembangunan jalur Puncak Dua. Jika para anggota DPR dapil Kabupaten Bogor berjuang bersama maka persoalan-persoalan yang ada bisa diatasi. 

Baca juga: Fantastis, Anggaran Pemkab Simalungun Tahun 2022 Silpa 200 Miliar Lebih

" Dan saya yang berada di komisi V DPR RI yang bermitra dengan kementerian PUPR, Kementrian desa dan daerah tertinggal, kementerian perhubungan siap untuk menghadirkan kementerian tersebut di kabupaten Bogor agar permasalahan di kabupaten Bogor bisa segera mendapatkan solusi terbaik", pungkasnya. ***